Skip to main content

Heboh Tiba-tiba Uang Rp 600.000 Masuk ke Rekening BRI Milik Warga, Ini Penjelasan Selengkapnya

Media sosial baik Twitter maupun Facebook tengah ramai oleh unggahan warganet soal uang Rp 600.000 yang tiba-tiba masuk ke rekening BRI milik mereka.

Ada yang mengunggah foto pesan singkat (SMS) pemberitahuan transfer, ada pula yang menyebarkannya lewat tulisan dan foto di Facebook.

Ada yang menyebut bahwa semua pemilik rekening BRI mendapatkan uang Rp 600.000 tersebut.

Berikut beberapa unggahan yang beredar:

"Bagi yang punya KTP electronik , sudah bisa menuju BRI untuk mngambil uangnya , per 30 April 2020 sebesar Rp.600 ribu.," tulis akun@fauzanwedding.

Bagaimana penjelasannya?

Uang Bantuan Sosial Tunai (BST)

Corporate Secretary Bank BRI Amam Sukriyanto mengatakan, tidak benar bahwa semua pemilik rekening BRI mendapatkan uang Rp 600.000.

"Enggak benar, dong. Kan BRI hanya bank penyalur. Yang benar, pemerintah yang bagiin uangnya," ujar Amam saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (3/5/2020).

Dia menjelaskan, uang sebesar Rp 600.000 itu merupakan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

BRI bersama dengan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) ditunjuk sebagai bank penyalur BST kepada 528.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19.

Amam menjelaskan, pada BST Tahap 1 besaran yang disalurkan mencapai Rp 316 miliar.

Penyalurannya dilakukan pada 27-29 April 2020 melalui Mass Fund Transfer sebesar Rp 600.000 ke rekening masing-masing penerima yang berhak.

Penjelasan Kemensos

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial Adhy Karyono, saat dihubungi secara terpisah, menjelaskan, program BST diberikan kepada 9 juta KPM.

Angka 9 juta KPM ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu mekanisme penyalurannya ada 2 cara, yaitu:

Melalui PT Pos sebanyak 8 juta KPM

Transfer top up ke rekening penerima manfaat sebanyak 1 juta KPM.

Adhy menambahkan, penerima lewat transfer bank adalah mereka yang sudah melakukan sinkronisasi data DTKS dengan data bank Himbara.

Jumlahnya sekitar 5,8 juta KPM.

Kemudian, dari hasil pemadanan data, diperoleh rekening yang valid sebanyak 749.948 orang, termasuk di BRI sebanyak 528.144 orang.

Mengenai adanya penerima manfaat yang tidak mengetahui mengenai uang bantuan sebesar Rp 600.00 ini, menurut Adhy, sebelumnya sudah ada pemberitahuan.

"Sebelumnya pemberitahuan sudah diberikan kepada dinas sosial provinsi dan kabupaten atau kota, juga koordinator BPNT terkait BNBA yang akan dapat top up bantuan," kata Adhy.

Selanjutnya, Kemensos berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk melakukan tagging nama yang sudah masuk daftar Himbara.

Mensos Minta Warga Tak Usah Ribut-ribut soal Bantuan Sosial

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengimbau warga agar tak mempersoalkan masalah data bantuan sosial ( bansos).

Ia juga mengajak warga bergotong royong dalam distribusi sembako.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk bahu membahu melawan Covid-19.

"Saya kira kita nggak usah ribut-ribut soal data, semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong royong. Kita ini masyarakat yang karakternya gotong royong," kata Juliari saat meninjau proses distribusi sembako di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (2/5/2020).

Juliari berharap agar semua warga mendapat bantuan sembako dari pemerintah secara merata.

Oleh karenanya, ia meminta warga atau keluarga yang sudah menerima bansos dari pemerintah provinsi atau siapapun, untuk tidak lagi menerima bantuan.

"Tapi diinformasikan, dan diberikan kepada keluarga lain yang belum menerima sembako apa-apa," ujar Juliari.

Imbauan ini disampaikan lantaran jumlah bantuan terbatas.

Menurut Juliari, tidak semua warga bisa menerima bansos, termasuk warga di wilayah DKI Jakarta.

"Tidak mungkin semua kita berikan. Saya kira tadi bisa dilihat sendiri, dari RT/RW menyanggupi agar diatur dengan rapi sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan, yang merasa tidak dipedulikan, saya kira begitu," kata Juliari.

Untuk diketahui, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sembako kepada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bodetabek dengan nilai bantuan Rp 600.000 per bulan.

Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, yaitu April hingga Juni.

Jika masyarakat menemukan permasalahan bantuan sosial dari Kemensos yang salah sasaran, terjadi penyelewengan, atau pungutan liar, bisa langsung didukan ke nomor hotline bantuan sosial Kemensos di 0811 1022 210. Atau bisa juga melalui email di bansoscovid19@kemsos.go.id.

Minta Warga Berbagi

Juliari P. Batubara meminta masyarakat yang mendapat bantuan sosial ( bansos) lebih dari satu kali untuk berbagi.

Pasalnya, selain bansos sembako dari Presiden, masyarakat terdampak Covid-19 juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi (pemprov) masing-masing.

“Kalau nanti ada masyarakat yang sudah menerima bantuan, tapi ternyata sudah mendapatkan bantuan dari misalnya Pemprov DKI, ya sebaiknya bansos sembako Presiden ini diberikan ke tetangganya yang belum mendapatkan,” kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com.

Hal tersebut dikatakan Mensos saat berkunjung ke RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (01/05/2020).

Kedatangan mendadak Mensos ini untuk memastikan distribusi sembako Bantuan Presiden tahap 1 untuk wilayah DKI Jakarta, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok, Bekasi (Jabodetabek) berjalan dengan lancar.

Penyaluran tahap 1 ini akan didistribusikan untuk tujuh kecamatan di wilayah Jabodetabek.

Dalam kunjungan ini, Mensos mengecek langsung proses pengangkutan sembako Bantuan Presiden mulai dari petugas hingga ke kendaraan pengangkut. Mensos juga memberikan arahan dan briefing kepada petugas.

Selain ke RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, Mensos meninjau pula lokasi distribusi Bantuan Presiden di RW 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Saya perlu memastikan bahwa bansos sembako Bantuan Presiden ini tidak hanya berjalan cepat, tepat, namun juga harus dipastikan isinya sesuai,” kata Mensos.

Bantuan Presiden sendiri mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek sejak Senin (20/4/2020).

Anies Hentikan Bantuan Sosial Tahap Kedua

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, saat ini bantuan sosial ( bansos) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap kedua dihentikan sementara karena adanya bansos yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

Sedianya, bansos tahap kedua diberikan setelah tahap pertama selesai. 

Adapun bansos tahap pertama dari Pemprov DKI Jakarta diberikan pada 9 April hingga 24 April 2020.

"Program yang dilakukan saat ini itu oleh Kemensos diberikan tiap dua minggu. Ini sekarang sedang berjalan, itu dikelola oleh Kemensos," ucap Anies selepas acara peluncuran "Jakarta Careline" yang disiarkan akun Instagram ACTforhumanity, Sabtu (2/5/2020).

Sementara itu, bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahap pertama untuk mengisi kekosongan sebelum adanya bantuan dari Kemensos.

Hal ini lantaran PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020, tetapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat. 

"Yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pempus mulai tanggal 20. Di situ PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Di situlah kenapa kemudian DKI memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu," kata dia.

Adapun bansos dari Pemprov DKI diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga.

Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok, yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, masker kain dua buah, serta sabun mandi dua batang. Tidak ada pemberian berupa uang tunai. (*)
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar